gaein beullogeu: 6/7. KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

6/7.1 Konsep dan Dpengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Kemiskinan merupakan masalah global.Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin”.

Konsep Kemiskinan Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPSdan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).

Konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. David Harry Penny (1990:140) mendefinisikan kemiskinan absolut dalam kaitannya dengan suatu sumber-sumber materi, yang dibawahnya tidak ada kemungkinan kehidupan berlanjut; dengan kata lain hal ini adalah tingkat kelaparan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan yang didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu negara. World Bank (BPS dalam Haryati, 2003:95) menyusun ukuran kemiskinan relatif yang sekaligus digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan, yaitu dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok: (1) kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.

6/7.2 Garis kemiskinan

Garis Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

6/7.3 Penyebab dan dampak kemiskinan

Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000:107) sebagai berikut :

1. makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah

2. kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah

3. kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal

Sendalam ismawan (2003:102) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan. Tapi itu hanyalah masalah klasik. Sekarang penyebab kemiskinan adalah karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.

Dampak Kemiskinan

Dampak kemiskinan di Indonesia memunculkan berbagai penyakit pada kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan lanjut usia. “Kita mengakui sejak krisis ekonomi tahun 1997 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat”. Kata Azrul Azwar dari Direktorat Jenderal Bina kesehatan Depkes di Semarang. Ia mengatakan, kemiskinan yang terjadi di Indonesia menyebabkan cakupan gizi rendah, pemeliharaan kesehatan kurang, lingkungan buruk, dan biaya untuk berobat tidak ada. Akibat terkena penyakit, katanya pada lokakarya “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Agromedicine Terpadu”, menyebabkan produktivitas rendah, penghasilan rendah dan pengeluaran bertambah.
Kemiskinan memang tidak pernah berhenti dan tidak bosan menghancurkan cita-cita masyarakat Indonesia khususnya para generasi muda. Kemiskinan sudah banyak “membutakan” segala aspek seperti pendidikan. Sebagian dari penduduk Indonesia lantaran keterbatasan ekonomi yang tidak mendukung, oleh contoh kecil yang terjadi di lapangan banyak anak yang putus sekolah karena menunggak SPP, siswa SD yang nekat bunuh diri karena malu sering ditagih oleh pihak sekolah, anak di bawah umur bekerja keras dengan tujuan memberi sesuap nasi untuk keluarganya, dll.
Bagaimana Indonesia mau maju kalau generasi muda yang seharusnya sekolah sekarang ikut merasakan korban faktor kemiskinan.

Sekarang kemiskinan juga sudah memberikan dampak mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Kemiskinan memang dapat menyebabkan beragam masalah tapi untuk sekarang masalah yang paling penting adalah bagaimana caranya anak-anak kecil yang sama sekali tidak mampu dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya. Pertama itulah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah karena jika masalah itu tidak dapat dibereskan maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi. Dan juga banyak orang-orang miskin terkena penyakit tapi mereka sulit untuk berobat ke dokter karena mahal, walapun pemerintah sudah memberikan kartu kemiskinan tapi itu tidak menjamin di rumah sakit.

6/7.4 Pertumbuhan,Kesenjangan,dan Kemiskinan

· Pertumbuhan

Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pertumbuhan adalah korupsi. Praktik-praktik korupsi di segala lini kehidupan menyebabkan investasi terhambat. Pengusaha membutuhkan dana lebih besar untuk menjalankan usahanya.Di masa Orde Baru yang kita yakini tingkat korupsinya sangat parah, pengusaha masih bisa meraup laba karena persaingan dari luar negeri dibatasi dengan berbagai bentuk perlindungan.Korupsi juga menyebabkan kualitas infrastruktur rendah. Penggelembungan nilai proyek dan pemotongan standar baku yang dipersyaratkan dalam kontrak membuat kualitas bangunan sangat buruk sehingga cepat rusak.

Selanjutnya, pertumbuhan yang tidak berkualitas akan membuat hampir separuh penduduk rentan terhadap gejolak ekonomi. Sedikit saja harga-harga pangan naik membuat penduduk yang nyaris miskin jadi benar-benar miskin, tak lagi mampu menopang kebutuhan hidup minimumnya: 2.100 kalori per kapita sehari ditambah dengan pendidikan dasar dan kesehatan dasar.Kalau sekadar mengurangi kemiskinan, pemerintah bisa saja memberikan bantuan langsung tunai, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar gratis. Namun, mengisi kemerdekaan tak cukup sampai di situ. Yang harus dilakukan adalah memerangi kemiskinan, membongkar akar-akar kemiskinan.

· Kesenjangan

Kesenjangan adalah adanya jarak yang cukup jauh antara 2 karakter atau keberadaan oranng yang berbeda baik dari sector ekonomi,social,dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi masyarakat, terdapat kesenjangan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin. Orang kaya jumlahnya makin banyak dan kekayaannya makin banyak pula. Tak mau kalah, jumlah orang miskin pun makin membengkak.

Dari sisi pendidikan pun terdapat kesenjangan, baik antarsekolah, maupun antara prestasi individual dan kondisi pendidikan secara umum. Lihat saja sekolah yang ambruk dengan sekolah yang megah. Tentu di sekolah yang reot itu tidak tersedia perangkat pendidikan yang memadai. Jangankan komputer, buku saja terbatas.

· Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

6/7.5 Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

Ada sejumlah cara mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dapat dibagi kedalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan didalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yakni the generalized entropy (GE), ukuran Atkinson dan koefisien Gini. Rumus dari GE dapat diuraikan sebagai berikut :
nGE (α) = (1 / ( α2 – α | (1 / n) ∑ (yi / Y^)α – 1 |i=1

Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:
Penduduk termiskinè1 40 % penduduk berpendapatan terendah 240 % penduduk berpendapatan menengah 320 % penduduk berpendapatan tinggi

Untuk mengukur kemiskinan ada tiga indicator yang diperkenalkan oleh foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak study empiris. Pertama , the incidence of poverty: persentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut rasio H. kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Indeks ini megestimasikan jarak/ perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan dengan formula berikut.
Pa = (1/n) ∑i[(z – yi)/ z]a untuk semua yi < z

Temuan Empiris

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius : data pengeluaran konsumsi bias memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan sebenarnya. Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus sama dengan pendapatan yang diterimanya, bias lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, pendapatanya lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsinya juga besar, karena ada tabungan. Sedangkan, jika jumlah pendapatanya rendah tidak selalu berarti jumlah konsumsinya juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil, dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan liburan.

6/7.6 Kemiskinan di Indonesia

Setelah indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999 dan setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1% menjadi 11,3%, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS,1999).

Sementara itu, International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3% dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999). Data dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan. Di wilayah pedesaan angka kemiskinan meningkat menjadi 67,72%, sementara di perkotaan meningkat menjadi 61,1%. Secara agregat, persentase peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan perkotaan (4,72%).

Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Tjiptoherijanto, 2002). Data di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah daripada penduduk pedesaan. Menurut Thorbecke (1999), setidaknya ada dua penjelasan atas hal ini. Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan. Kedua, pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsistem yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan yang sistem produksi subsistemnya khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan. Angka kemiskinan ini jauh lebih besar jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta jiwa. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan daripada orang miskin.

Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami ketelantaran psikologis, sosial dan politik terutama menghinggapi para pemuda di negeri ini. Selain kelompok di atas, krisis ekonomi yang terjadi meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sektor informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi, dilikuidasinya sejumlah kantor swasta dan pemerintah, serta dirampingkannya struktur industri formal yang lebih fleksibel. Studi ILO (1998) memperkirakan bahwa selama periode krisis antara tahun 1997 dan 1998, pemutusan hubungan kerja terhdap 5,4 juta pekerja pada sektor industri modern menurunkan jumlah pekerja formal (terutama para pemuda) dari 35% menjadi 30%. Menurut Tambunan (2000), sedikitnya setengahnya dari penganggur baru tersebut diserap oleh sektor informal serta industri kecil dan rumah tangga lainnya. Pada sektor informal perkotaan khususnya pedagang kaki lima mengalami peningkatan yang sangat dramatis. Misalnya di Jakarta dan Bandung pada periode akhir tahun 1996-1999 pertumbuhan pedagang kaki lima mencapai 300% (Kompas, 1998). Dilihat dari jumlah dan potensinya, pekerja sektor informal ini sangat besar.

Namun demikian, seperti halnya dua kelompok masyarakat di atas, kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal masih berada dalam keadaan miskin dan rentan. Departmen Sosial tidak pernah absen dalam mengkaji masalah kemiskinan ini, termasuk melaksanakan Program-Program Kesejahteraan Sosial dikenal PROKESOS yang dilaksanakan, baik secara intradepartmen maupun antardepartmen bekerja sama dengan department-departmen lain secara lintas sektoral. Dalm garis besar pendekatan Depsos dalam menelaah dan menangani kemsikinan sangat dipengaruhi oleh persefektif pekerjaan sosial (social work). Pekerjaan sosial dimaksud, bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan-pekerjaan amal begitu saja, melainkan profesi pertolongan kemanusiaan yang memiliki dasar-dasar keilmuan (body knowledge), nilai-nilai (body value), dan keterampilan (body of skills) professional yang umumnya diperoleh melalui pendidikan tinggi pekerjaan sosial (S1, S2, dan S3).

6/7.7 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan identik pula dengan negara berkembang. Sebenarnya, apa yang terjadi di negara berkembang hingga sulit untuk menjadi maju? Ada beberapa faktor penyebab yang berasal dari individu sebuah negara yang menyebabkan mereka tetap dianggap miskin. Faktor kemiskinan tersebut banyak sekali dihubungkan dengan beberapa penyebab, mulai dari individu sampai masalah struktural yang menyebabkan sulitnya mengentaskan kemiskinan.

1. Dilihat dari Faktor Individu

Penyebab individual yakni kemiskinan sebagai akibat dari perilaku atau kemampuan dari orang tersebut. Misalnya, malas atau malah menunggu sesuatu yang sifatnya spekulasi.

2. Dilihat dari Faktor Keluarga

Penyebab keluarga bukan lagi faktor individu yang sering dilontarkan oleh kelompok yang mengatakan kemiskinan tidak akan timbul jika adanya kemauan kuat dari dirinya. Faktor ini menghubungkan kemiskinan karena keadaan dan pendidikan keluarga.

3. Dilihat dari Faktor Subkultural

Penyebab sub-budaya atau kebiasaan yang menghubungkan faktor kemiskinan disebabkan oleh kehidupan sehari-hari yang dipelajari atau dijalankan dalam lingkungannya. Karena lingkungannya sudah seperti itu, orang pun secara tidak sengaja akan menjalani pola hidup yang sama. Misalnya, penduduk suatu daerah bekerja sebagai tukang bangunan. Maka, secara tidak disadari, hal ini menular kepada penduduk yang lain. Selain itu, kita sering menjumpai orang yang berjualan berasal dari suatu daerah yang sama.

6/7.8 Kebijakan Antikemiskinan

Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sector pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa disatu pihak, hingga saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih pedesaan dan sebagian penduduk Indonesia.

Salah satu contoh kebijakan Anti Kemiskinan pemerintah:

PAKET INSENTIF 1 OKTOBER 2005

Paket Insentif 1 Oktober 2005 merupakan bagian integral dan implementasi serta tindak lanjut dari Paket Kebijakan 31 Agustus 2005 yang telah disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Paket ini juga didisain dalam kerangka reformasi ekonomi untuk memperkuat fondasi perekonomian dan mempertahankan momentum percepatan laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saing dan menggairahkan investasi dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Paket ini juga merupakan program insentif dan kompensasi bagi seluruh stakeholders yang mencakup (i) kelompok rumah tangga berpendapatan rendah; (ii) petani; (iii) pekerja dan (iv) dunia usaha (lihat Lampiran 2 tentang rincian dan kelompok sasaran dari kebijakan) Cakupan paket kebijakan ini terdiri dari :

Paket Insentif Fiskal

A. Reformasi Regulasi dalam Sektor Perdagangan

B. Reformasi Regulasi dalam Sektor Perhubungan

C. Peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Beras dan Gabah Petani

D. Subsidi Langsung Tunai

---------------------

Sumber Referensi:

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2132986-pengertian-kesenjangan-ekonomi/

http://candygloria.wordpress.com/2011/03/18/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan/

http://erdiawanprasetyo.ngeblogs.info/2011/03/15/kemiskinan-dan -kesenjangan-pendapatan/

http://www.oppapers.com/essays/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan/309992

http://lisnaaswida.blogspot.com/2011/03/bab-4-kemiskinan-dan-kesenjangan.html

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2132987-faktor-faktor-penyebabkemiskinan-di/